Author: admin

1. Pengertian UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian.

Di Indonesia, UKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan omzet.

---

2. Peran dan Kontribusi UKM

UKM memiliki eksistensi yang sangat penting dalam perekonomian nasional, di antaranya:

• Penyerap tenaga kerja terbesar
  UKM mampu mengurangi pengangguran secara signifikan.
• Pendorong pertumbuhan ekonomi
  Kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
• Pemerataan ekonomi
  UKM banyak berkembang di daerah, sehingga mengurangi kesenjangan.
• Ketahanan ekonomi nasional
  UKM terbukti lebih tahan terhadap krisis, seperti saat krisis ekonomi global.

---

3. UKM dalam Perspektif Kewirausahaan

Dalam mata kuliah kewirausahaan, UKM menjadi:

a. Media Praktik Kewirausahaan

Mahasiswa dapat belajar langsung:

• Membuat produk
• Mengelola usaha
• Menghadapi risiko bisnis

b. Inkubator Wirausaha Baru

UKM menjadi wadah lahirnya entrepreneur muda berbasis inovasi dan kreativitas.

c. Penguatan Soft Skill

Melatih:

• Kepemimpinan
• Problem solving
• Manajemen keuangan
• Digital marketing

---

4. Keterkaitan UKM dengan Koperasi

Koperasi dan UKM memiliki hubungan yang sangat erat:

• Koperasi sebagai wadah penguatan UKM
• Akses pembiayaan lebih mudah
• Distribusi dan pemasaran lebih luas
• Penguatan posisi tawar pelaku usaha

Contoh:
Koperasi simpan pinjam membantu modal usaha UKM.

---

5. Tantangan UKM di Era Digital

UKM menghadapi berbagai tantangan, seperti:

• Rendahnya literasi digital
• Akses permodalan terbatas
• Manajemen usaha belum profesional
• Persaingan pasar global
• Adaptasi teknologi yang lambat

---

6. Strategi Penguatan Eksistensi UKM

Untuk menjaga eksistensi UKM, diperlukan strategi:

• Digitalisasi usaha
  (Marketplace, media sosial, e-commerce)
• Peningkatan kualitas SDM
  (Pelatihan kewirausahaan)
• Kolaborasi dengan koperasi
  (Pembiayaan dan jaringan)
• Inovasi produk
  (Value added & diferensiasi)
• Legalitas usaha
  (NIB, sertifikasi halal, dll.)

---

7. UKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, UKM harus:

• Menghindari riba
• Mengedepankan kejujuran (shiddiq)
• Transparansi (amanah)
• Keadilan dalam transaksi

Akad yang sering digunakan:

• Mudharabah
• Musyarakah
• Murabahah

---

8. Studi Kasus Sederhana

Contoh:
Mahasiswa membuka usaha minuman kekinian berbasis koperasi kampus:

• Modal dari koperasi
• Pemasaran via Instagram & marketplace
• Keuntungan dibagi sesuai akad

---

9. Kesimpulan

Eksistensi UKM sangat vital sebagai:

• Pilar ekonomi nasional
• Sarana pembelajaran kewirausahaan
• Media pemberdayaan masyarakat

Kewirausahaan berbasis koperasi dan UKM menjadi solusi strategis untuk menciptakan wirausaha mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

---

10. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa UKM lebih tahan terhadap krisis dibanding perusahaan besar?
2. Bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan daya saing UKM?
3. Apa strategi digital terbaik untuk UKM pemula?
4. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam UKM?

PERTEMUAN 9

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu:

• Memahami konsep bank umum syariah
• Menjelaskan regulasi yang mengatur bank syariah
• Mengidentifikasi prinsip operasional bank syariah

---

2. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga.

Mengacu pada:
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

---

3. Prinsip Dasar Operasional

Bank syariah beroperasi dengan prinsip:

• Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
• Jual beli (murabahah)
• Sewa (ijarah)
• Titipan (wadiah)

Tidak diperbolehkan:

• Riba (bunga)
• Gharar (ketidakjelasan)
• Maisir (spekulasi/judi)

---

4. Regulasi Utama Bank Syariah

---

📌 a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mengatur:

• Kelembagaan bank syariah
• Kegiatan usaha
• Pengawasan
• Produk dan akad

Ini adalah dasar hukum utama operasional BUS

---

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

OJK mengatur:

• Perizinan bank syariah
• Kesehatan bank
• Manajemen risiko
• Perlindungan konsumen

---

c. Ketentuan Bank Indonesia

Bank Indonesia berperan dalam:

• Kebijakan moneter syariah
• Instrumen likuiditas syariah
• Stabilitas sistem keuangan

---

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI:

• Menjadi dasar akad syariah
• Wajib diikuti oleh bank syariah

Contoh: fatwa murabahah, ijarah, mudharabah

---

5. Bentuk Bank Syariah di Indonesia

Ada beberapa bentuk:

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank full syariah

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit syariah dalam bank konvensional

c. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Skala lebih kecil, fokus UMKM

---

6. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah dapat:

• Menghimpun dana (tabungan, deposito syariah)
• Menyalurkan pembiayaan
• Memberikan jasa keuangan

Contoh:

• Pembiayaan rumah (murabahah)
• Modal usaha (mudharabah)

---

7. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas:

• Mengawasi kepatuhan syariah
• Memberi nasihat kepada manajemen
• Menyetujui produk baru

DPS wajib ada di setiap bank syariah

---

8. Perbedaan Bank Syariah vs Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Sistem	Bagi hasil	Bunga
Prinsip	Syariah	Umum
Pengawasan	DPS + OJK	OJK
Risiko	Ditanggung bersama	Ditanggung nasabah

---

9. Tantangan Regulasi Bank Syariah

• Literasi masyarakat masih rendah
• SDM syariah terbatas
• Produk belum sekompetitif konvensional
• Harmonisasi regulasi masih berkembang

---

10. Contoh Kasus Sederhana

Misalnya:
Seseorang ingin membeli motor melalui bank syariah.

✔ Bank membeli motor terlebih dahulu
✔ Dijual ke nasabah dengan margin keuntungan
✔ Disepakati di awal (akad murabahah)

Tidak ada bunga berjalan

---

11. Kesimpulan

✔ Bank syariah diatur secara khusus oleh hukum Indonesia
✔ Regulasi mencakup aspek hukum, operasional, dan syariah
✔ Sinergi antara OJK, BI, dan DSN-MUI sangat penting

---

12. Pertanyaan Diskusi

1. Apa keunggulan bank syariah dibanding konvensional?
2. Mengapa fatwa DSN-MUI penting dalam operasional bank?
3. Apa tantangan terbesar bank syariah saat ini?

Peraturan Perundang-Undangan Ekonomi Syariah di Indonesia

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

• Memahami pentingnya regulasi dalam ekonomi syariah
• Menjelaskan dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia
• Mengidentifikasi undang-undang yang mendukung praktik ekonomi syariah

---

2. Mengapa Regulasi Itu Penting?

Tanpa regulasi:

• Tidak ada kepastian hukum
• Praktik syariah bisa disalahgunakan
• Kepercayaan masyarakat menurun

Jadi, regulasi berfungsi sebagai:
✔ pelindung
✔ pengarah
✔ penguat sistem ekonomi syariah

---

3. Landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia berdiri di atas:

• Pancasila
• UUD 1945 (khususnya Pasal 29 tentang kebebasan beragama)
• Prinsip hukum Islam

---

4. Undang-Undang Penting dalam Ekonomi Syariah

Berikut regulasi utama yang memperkuat praktik ekonomi syariah:

---

a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mengatur:

• Operasional bank syariah
• Produk dan akad
• Pengawasan syariah

Ini adalah tonggak utama berkembangnya bank syariah di Indonesia

---

b. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Mengatur:

• Sukuk negara (obligasi syariah)
• Pembiayaan APBN berbasis syariah

Membuka peluang investasi halal bagi masyarakat

---

c. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Mengatur:

• Pengelolaan wakaf produktif
• Peran nazhir (pengelola wakaf)

Wakaf tidak hanya untuk ibadah, tapi juga ekonomi

---

d. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional

Mengatur:

• Pengumpulan dan distribusi zakat
• Lembaga pengelola zakat

Zakat menjadi instrumen ekonomi, bukan hanya ibadah

---

e. UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan Peradilan Agama)

Memberikan kewenangan kepada:

• Pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Ini penting untuk kepastian hukum

---

5. Peran Lembaga Pendukung Regulasi

Selain undang-undang, ada lembaga penting:

• Otoritas Jasa Keuangan → mengawasi sektor keuangan
• Bank Indonesia → kebijakan moneter syariah
• Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia → mengeluarkan fatwa syariah

---

6. Dampak Regulasi terhadap Ekonomi Syariah

Dengan adanya regulasi:

• Bank syariah berkembang pesat
• Produk keuangan syariah semakin beragam
• Investasi syariah meningkat
• Kepercayaan masyarakat meningkat

---

7. Contoh Implementasi Nyata

Contoh:

• Bank syariah menawarkan pembiayaan tanpa bunga
• Pemerintah menerbitkan sukuk untuk pembangunan
• Zakat digunakan untuk pemberdayaan UMKM

---

8. Tantangan Regulasi

Meski sudah kuat, masih ada tantangan:

• Literasi masyarakat masih rendah
• Harmonisasi hukum belum sempurna
• Implementasi belum merata

---

9. Kesimpulan

✔ Regulasi adalah fondasi utama ekonomi syariah
✔ Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup lengkap
✔ Dukungan undang-undang mempercepat perkembangan ekonomi syariah

---

10. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa ekonomi syariah membutuhkan regulasi khusus?
2. Apa perbedaan regulasi ekonomi syariah dan konvensional?
3. Apakah regulasi saat ini sudah cukup mendukung?

---

1. Apa itu Dewan Pengawas Syariah?

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga atau badan yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan suatu institusi (terutama lembaga keuangan) berjalan sesuai prinsip syariah Islam.

Sederhananya:
DPS = “pengawas agar tidak ada praktik yang melanggar syariah”

---

2. Dasar Pembentukan DPS

DPS dibentuk berdasarkan:

• Prinsip hukum Islam (Al-Qur’an & Hadis)
• Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
• Regulasi pemerintah (misalnya OJK di Indonesia)

---

3. Fungsi Utama DPS

DPS punya beberapa fungsi penting:

a. Mengawasi kegiatan usaha

Memastikan produk dan layanan sesuai syariah

b. Memberi nasihat

Memberikan saran kepada manajemen jika ada potensi pelanggaran

c. Menilai produk baru

Sebelum diluncurkan, produk harus disetujui DPS

d. Melaporkan kepatuhan syariah

Biasanya melalui laporan tahunan

---

4. Tugas DPS dalam Praktik

Contoh tugas sehari-hari:

• Mengecek akad (kontrak) apakah sesuai syariah
• Mengawasi transaksi agar bebas dari:
  • riba (bunga)
  • gharar (ketidakjelasan)
  • maisir (judi)
• Menghadiri rapat dengan manajemen

---

5. Struktur DPS

Biasanya terdiri dari:

• 2–3 orang ahli syariah
• Diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
• Harus mendapat rekomendasi dari DSN-MUI

---

6. Perbedaan DPS dan Komisaris

Aspek	DPS	Komisaris
Fokus	Kepatuhan syariah	Kinerja perusahaan
Dasar	Hukum Islam	Hukum perusahaan
Tujuan	Halal & sesuai syariah	Profit & tata kelola

---

7. Contoh Lembaga yang Wajib Ada DPS

• Bank Syariah
• Asuransi Syariah
• Koperasi Syariah
• Fintech Syariah

---

8. Kenapa DPS Penting?

• Menjaga kepercayaan masyarakat
• Menjamin kehalalan transaksi
• Mencegah praktik yang dilarang Islam
• Menjadi pembeda dengan sistem konvensional

---

9. Contoh Kasus Sederhana

Misalnya:
Sebuah bank ingin memberi pembiayaan rumah.

DPS akan memastikan:

• Tidak menggunakan bunga
• Menggunakan akad seperti murabahah atau ijarah
• Transparan dan adil

---

10. Kesimpulan

DPS adalah “penjaga syariah” dalam lembaga keuangan, yang memastikan semua kegiatan:
✔ sesuai prinsip Islam
✔ adil dan transparan
✔ bebas dari praktik terlarang

Dalam materi dijelaskan bahwa:

• Koperasi = gerakan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan
• Tujuan utama = kesejahteraan anggota, bukan sekadar profit
• Nilai utama = gotong royong, keadilan, partisipasi

ini 100% selaras dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan/Nelayan Merah Putih.

Program ini bukan sekadar koperasi biasa, tapi:

• Instrumen negara untuk memperkuat ekonomi desa/kelurahan
• Menghidupkan kembali ekonomi berbasis komunitas
• Mengurangi ketimpangan ekonomi (yang juga jadi latar belakang lahirnya koperasi)

---

2. Implementasi Nyata di Koperasi Desa/Kelurahan/Nelayan Merah Putih

a. Akses Permodalan UMKM Desa

Dalam teori: koperasi membantu akses modal
Dalam praktik Koperasi Desa/kelurahan/Nelayan Merah Putih:

• Warga desa bisa:
  • Pinjam modal usaha
  • Mengembangkan UMKM lokal
• Tidak tergantung rentenir / pinjaman online

Ini implementasi langsung dari:

“koperasi sebagai sarana meningkatkan akses ekonomi masyarakat”

---

b. Pusat Distribusi & Konsumsi Lokal

Dalam teori: ada koperasi konsumsi & produksi
Dalam praktik:

• Koperasi jadi:
  • distributor sembako
  • penampung hasil produksi warga
• Harga lebih stabil & adil

Ini memperkuat:

• ekonomi lokal
• rantai pasok desa

---

c. Demokrasi Ekonomi (One Man One Vote)

Dalam teori:

• setiap anggota punya hak suara sama

Dalam praktik:

• Warga desa ikut:
  • menentukan kebijakan koperasi
  • mengawasi pengelolaan

Ini yang membedakan dari:

• PT → berbasis modal
• Koperasi → berbasis manusia

---

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam teori:

• koperasi bantu kurangi pengangguran

Dalam praktik:

• Koperasi Desa/Keluarahan/Nelayan Merah Putih membuka:
  • unit usaha baru
  • distribusi & logistik desa
  • digitalisasi UMKM

---

e. Pendidikan & Pemberdayaan SDM

Dalam teori:

• ada prinsip pendidikan & pelatihan

Dalam praktik:

• pelatihan:
  • kewirausahaan
  • literasi keuangan
  • digital marketing

Ini penting agar koperasi tidak hanya hidup, tapi berkembang

---

3. Nilai Strategis

Koperasi Desa / Kelurahan / Nelayan/ Merah Putih punya fungsi strategis:

1. Mengurangi ketimpangan desa-kota
2. Memperkuat ekonomi berbasis komunitas
3. Menjadi alternatif sistem kapitalistik
4. Mendorong ekonomi inklusif & berkeadilan

Ini sesuai dengan kesimpulan materi kamu:

koperasi menciptakan sistem ekonomi inklusif dan berkeadilan

---

4. Analisis Kritis

Kalau mau kamu bawa ke kelas/seminar, tambahkan ini:

Peluang

• Dukungan pemerintah kuat
• Basis masyarakat sudah ada (desa)
• Bisa jadi tulang punggung UMKM

Tantangan

• SDM koperasi belum siap
• Risiko formalitas (hanya ada, tapi tidak aktif)
• Manajemen & transparansi

---

5. Simpulan

Implementasi Koperasi Desa/KelurahanNelayan Merah Putih merupakan aktualisasi nyata dari konsep koperasi sebagai ekonomi kerakyatan. Program ini memperkuat peran koperasi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong.

Mata Kuliah: Seminar Penelitian Ekonomi Syariah

---

1. Pengertian Kajian Teori

Kajian teori atau landasan teori adalah bagian dari proposal penelitian yang berisi kumpulan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

Kajian ini menjadi dasar ilmiah untuk:

• Memahami masalah penelitian
• Menyusun kerangka berpikir
• Menentukan hipotesis (jika ada)

Sederhananya:
Kajian teori = “fondasi ilmiah” dari penelitian yang kita lakukan.

---

2. Fungsi Kajian Teori

Kajian teori memiliki beberapa fungsi penting:

1. Memberikan dasar konseptual
   Agar penelitian tidak sekadar opini
2. Menjelaskan variabel penelitian
   Misalnya: apa itu “kepuasan nasabah”, “bagi hasil”, dll
3. Menjadi acuan analisis
   Hasil penelitian nanti dibandingkan dengan teori
4. Menghindari duplikasi penelitian
   Dengan melihat penelitian sebelumnya

---

3. Sumber Kajian Pustaka

Sumber kajian teori harus kredibel dan ilmiah, seperti:

• Buku teks akademik
• Jurnal ilmiah (nasional & internasional)
• Skripsi, tesis, disertasi
• Fatwa lembaga syariah (misalnya DSN-MUI)
• Al-Qur’an dan Hadis (khusus ekonomi syariah)

Hindari:

• Blog tanpa referensi
• Sumber tidak jelas
• Copy paste tanpa sitasi

---

4. Struktur Kajian Teori

Umumnya kajian teori disusun secara sistematis sebagai berikut:

a. Teori Utama

Berisi konsep dasar sesuai variabel penelitian
Contoh:

• Teori permintaan
• Teori perilaku konsumen
• Teori bagi hasil dalam ekonomi syariah

---

b. Penelitian Terdahulu

Berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan:

• Nama peneliti
• Tahun
• Metode
• Hasil

Tujuannya:

• Menunjukkan posisi penelitian kita
• Menemukan “gap penelitian”

---

c. Kerangka Berpikir

Penjelasan alur logika hubungan antar variabel

Biasanya:

• Berbentuk narasi
• Bisa dilengkapi bagan/diagram

Contoh:

Kualitas pelayanan → Kepuasan → Loyalitas nasabah

---

d. Hipotesis (Opsional)

Jika penelitian kuantitatif, maka dibuat dugaan sementara:

Contoh:

• H1: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
• H2: Sistem bagi hasil berpengaruh terhadap loyalitas

---

5. Kajian Teori dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, kajian teori memiliki kekhasan:

1. Berbasis nilai Islam
   • Al-Qur’an
   • Hadis
   • Ijtihad ulama
2. Mengandung prinsip syariah
   • Larangan riba
   • Larangan gharar
   • Larangan maysir
3. Mengarah pada kemaslahatan
   • Keadilan ekonomi
   • Kesejahteraan umat

Jadi tidak hanya teori ekonomi modern, tetapi juga fiqh muamalah.

---

6. Cara Menyusun Kajian Teori yang Baik

Agar tidak asal kumpul teori, perhatikan ini:

• Relevan dengan judul penelitian
• Disusun dari umum → khusus
• Menggunakan bahasa ilmiah
• Setiap teori ada sumbernya (sitasi)
• Tidak hanya definisi, tapi juga penjelasan

Hindari:

• Hanya copy definisi tanpa analisis
• Tidak ada keterkaitan antar teori

---

7. Contoh Sederhana

Misalnya judul:
“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah”

Kajian teorinya berisi:

• Teori kualitas pelayanan
• Teori kepuasan nasabah
• Prinsip pelayanan dalam Islam
• Penelitian terdahulu terkait
• Kerangka berpikir
• Hipotesis

---

8. Kesalahan Umum Mahasiswa

Yang sering terjadi:

❌ Hanya kumpulan definisi
❌ Tidak ada sumber jelas
❌ Tidak nyambung dengan variabel
❌ Tidak ada penelitian terdahulu
❌ Tidak ada alur logika

Akibatnya:
Kajian teori jadi lemah dan proposal sulit diterima

---

9. Penutup

Kajian teori adalah bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam menjelaskan, menganalisis, dan menarik kesimpulan.

Dalam ekonomi syariah, kajian teori harus:

• Ilmiah
• Sistematis
• Berbasis nilai Islam
• Relevan dengan masalah penelitian

1. Pengertian

Sengketa bisnis syariah adalah perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, akibat tidak terpenuhinya kesepakatan (akad) atau adanya perbedaan pemahaman.

Contoh:

• Nasabah tidak mampu membayar pembiayaan
• Perbedaan penafsiran isi akad
• Pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi

Intinya: ada konflik dalam hubungan bisnis yang menggunakan akad syariah

---

2. Prinsip Dasar Penyelesaian

Penyelesaian sengketa dalam Islam harus mengikuti prinsip berikut:

• Keadilan (al-‘adl) → keputusan tidak merugikan salah satu pihak
• Perdamaian (ash-shulh) → mengutamakan musyawarah
• Kemaslahatan (maslahah) → memberi manfaat bagi semua pihak
• Kejujuran dan amanah

Fokus utama: menyelesaikan masalah secara adil dan damai

---

3. Cara Penyelesaian Sengketa

A. Non-Litigasi (di luar pengadilan) — diutamakan

Dilakukan tanpa proses pengadilan:

• Negosiasi → para pihak berdiskusi langsung
• Mediasi → dibantu pihak ketiga netral
• Arbitrase syariah → diputus oleh arbiter

Contoh lembaga:

• Badan Arbitrase Syariah Nasional

Kelebihan: lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik

---

B. Litigasi (melalui pengadilan)

Digunakan jika tidak tercapai kesepakatan:

• Diselesaikan di:
  • Pengadilan Agama

Putusan bersifat mengikat secara hukum

---

4. Dasar Hukum di Indonesia

Penyelesaian sengketa bisnis syariah diatur dalam:

• UU No. 3 Tahun 2006 (Peradilan Agama)
• UU No. 21 Tahun 2008 (Perbankan Syariah)
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Artinya: sengketa syariah memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia

---

5. Ciri Sengketa Bisnis Syariah

• Berdasarkan akad (kontrak syariah)
• Harus sesuai dengan prinsip syariah
• Tidak boleh mengandung:
  • Riba
  • Gharar (ketidakjelasan)
  • Maisir (spekulasi)

Jadi, penyelesaiannya tidak hanya hukum, tetapi juga nilai agama

---

6. Tujuan Penyelesaian Sengketa

• Mencapai keadilan
• Menyelesaikan konflik secara damai
• Memberikan kepastian hukum
• Menjaga hubungan baik antar pihak

Target utama: solusi adil dan tidak merusak hubungan

---

Kesimpulan Sederhana

Sengketa bisnis syariah adalah konflik dalam transaksi berbasis akad syariah yang harus diselesaikan:

• Secara adil
• Mengutamakan perdamaian
• Sesuai hukum dan prinsip Islam

---

Pemantik Diskusi

1. Mengapa penyelesaian damai lebih diutamakan dalam Islam?
2. Kapan sengketa harus dibawa ke pengadilan?
3. Apa kelebihan arbitrase dibanding pengadilan?